Diplomasi parlemen belum banyak dikenal dan terpublikasi secara luas di masyarakat, termasuk di kalangan peminat studi hubungan internasional hingga dewasa ini. Bahkan, mereka yang meniti karir di dunia diplomasi secara formal selama ini, yakni Kementerian Luar Negeri, bukan hanya masih canggung mengakui secara terbuka “diplomasi parlemen,” sebagai bagian dari aktivitas diplomasi yang berlangsung selama ini, secara resmi maupun tidak resmi. Diplomat di negeri berkembang juga belum (dapat) mengakui secara jujur peran dan kegiatan anggota parlemen yang turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan nasional mereka pada pencapaian kesejahteraan dan upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan dunia.

Di negara-negara yang telah maju ekonomi dan demokrasinya, diplomasi parlemen telah lebih seabad lebih lamanya dipraktikkan untuk pencapaian kepentingan nasional di dunia internasional. Para anggota parlemen adalah bagian dari pelaku diplomasi, yang terbagi atas aktor negara dan non-negara, berkelompok dan individual, terkordinasi dan lepas, serta menjalankan first track diplomacy atau second track diplomacy. Mereka dapat memainkan perannya secara formal dan tidak untuk kepentingan individual, nasional, kawasan, dan internasional.

Peran anggota parlemen sebagai messengers negara yang penting, berbeda dengan primitive diplomats, yang dalam perkembangan hubungan internasional yang tidak lagi konvensional, mereka turut memainkan peran penting dalam kegiatan yang disebut sebagai lobi, perundingan atau negosiasi. Pemain baru bermunculan, karena munculnya kebutuhan aktor lain diplomasi di negara-negara yang melakukannya. Meningkatnya pelanggaran HAM dan kebutuhan kapital membuat negara membutuhkan parlemen sebagai aktor lain dunia diplomasi yang dapat melindungi kepentingan nasional dari berbagai tekanan yang menyudutkan. Manfaat diplomasi parlemen pada akhirnya harus dapat dirasakan oleh umat manusia yang mendamakan dunia yang sejahtera, adil, dan aman.