Nilai  kebaruan dari tata pergaulan internasional saat ini adalah jaringan komunikasi yang sudah berbentuk digital. Para pembuat kebijakan luar negeri tidak dapat lagi menganggap diri mereka sebagai pemimpin dalam praktik diplomasi karena sudah harus berbagi peran dan praktik dengan lebih banyak aktor daripada sebelumnya. Diplomasi telah berkembang menjadi lebih demokratis karena bukan hanya sekadar pemanfaatan media sosial tetapi pergeseran konseptual dalam praktik diplomatik yang menempatkan dan menekankan pada percakapan dengan penduduk asing. Bisa dikatakan sebagai pergeseran budaya mengingat Kementerian Luar Negeri harus berbagi informasi dan bukan menjaganya. Bisa juga dikatakan sebagai pergeseran teknologi karena mengharuskan para diplomat mengembangkan keterampilan digital mulai dari pengetahuan tentang algoritma media sosial hingga penulisan program komputer dan aplikasi ponsel cerdas. Bagi beberapa diplomat, kondisi seperti itu merupakan masa inovasi dan eksperimen, namun bagi diplomat lainnya bisa berarti kejutan budaya. Realisasi inilah yang menuntut definisi diplomasi digital yang inklusif dan partikular, optimis, dan hati-hati.

Pada era di mana masyarakat sudah terkoneksi dengan internet, informasi memberi perngaruh kuat karena dapat menyebar dengan cepat dalam hitungan detik atau menit. Pemerintah, khususnya lembaga yang mengurusi masalah kebijakan luar negeri seharusnya mengambil manfaat dari keadaan ini karena mereka akan mampu memperluas agenda diplomasi digital yang ideal, pemerintah dapat memperluas pesan mereka termasuk agenda kebijakan luar negeri dan publik dapat memiliki saluran yang lebih cepat untuk terhubung dengan pemerintah. Bahkan hubungan antara warga negara dan negara saat ini dinegosiasikan dari kejauhan. Teknologi digital mengarah pada deteritorialisasi dan reteritorialisasi. 

Buku Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia ditujukan kepada para pihak, baik pemerintah, anggota parlemen, mahasiswa, dan para pemerhati hubungan internasional. Melalui buku ini terlihat bahwa media sosial telah menjadi saluran komunikasi diplomatik dan telah mengubah praktik diplomasi dan karenanya mengubah perilaku komunitas internasional. Diplomasi digital telah melengkapi sarana kebijakan politik luar negeri yang bersifat tradisional dengan instrumen yang lebih inovatif dan diadaptasi sepenuhnya dengan memanfaatkan jaringan dan teknologi.